Contoh nyata yang dijelaskan sang khatib adalah kemenangan Presiden baru Mesir, Dr. Mohammed Mursy yang pada masa rezim mantan Presiden Husni Mubarak bertahun-tahun pernah menginap di penjara. "Subhanallah (Maha Suci Allah) yang maha kuasa membalikkan nasib manusia, yang dulu sering di penjara, sekarang masuk ke istana dan yang dulu berkuasa semena-mena akhirnya masuk penjara," paparnya dengan suara terbata-bata dibarengi tangis haru.
Sang khatib yang berasal dari Negeri Lembah Nil itu, pada akhir khutbahnya selain mendoakan kepada seluruh kaum Muslimin, juga tidak lupa pula mendoakan sang presiden sipil pertama yang dipilih langsung rakyat Mesir itu agar mendapat petunjuk Allah sehingga dapat membawa perubahan lebih baik bagi rakyat negeri terbesar di Arab (dilihat dari jumlah penduduk) itu dan negeri itu pun kembali memainkan peran sebagai saudara tertua Arab dibawah kepemimpinan Mursy.
Memang setelah pengumuman resmi kemenangan Mursy pada Ahad (24/06/2012) lalu kemudian pelantikannya pada Sabtu (30/06/2012), bukan hanya rakyat negeri Piramida itu saja, akan tetapi hampir seluruh publik Arab, banyak berharap akan dapat melihat perubahan nyata pasca "musim semi Arab" (Arab spring) yang dimotori oleh Mesir. Karena itu, tidak berlebihan bila hampir seluruh mata publik Arab menunggu dengan cemas pengumuman resmi kemenangan Mursy saat itu dengan rasa was-was khawatir hasil Pilpres itu direkayasa.
Pasalnya, rekayasa berarti "menggugurkan" musim semi Arab sebab Mesir adalah tolok ukur utama keberhasilan dan kelanjutan musim semi Arab mencapai target yang dicanangkan yang intinya perubahan lebih baik dan mengembalikan harga diri bangsa Arab. Dengan kemenangan Mursy tersebut, tidak berlebihan bila dianggap sebagai "terselamatkannya" musim semi di seluruh Arab.
Karena itu, wajar bila sambutan kemenangan Capres dari Partai Kebebasan dan Keadilan bukan hanya berlangsung di Mesir, akan tetapi di negara-negara Arab lainnya termasuk di Yaman yang pada akhir tahun lalu berhasil menyampai kompromi alih kekuasaan dengan damai. Saat penulis melihat salah satu unjukrasa damai menyebut-nyebut nama Mursy, Ahad (24/6) di salah satu sudut kota Sana`a, pada saat itu pula penulis teringat bila hari itu adalah hari pengumuman resmi presiden terpilih Mesir.
Sikap antusias banyak publik Arab di luar Mesir menunggu pengumuman tersebut sangat beralasan. Dari serangkaian perubahan yang terjadi dan masih berlangsung di dunia Arab saat ini, perubahan di Mesir dinilai sebagai salah satu tolok ukur utama arah kebijakan dunia Arab ke depan termasuk yang terkait dengan peninjauan kembali persekutuan strategis di kawasan Timur Tengah (Timteng). Betapa tidak, negeri Lembah Nil tersebut selain sebagai kekuatan militer terbesar di dunia Arab juga memiliki sumber daya manusia (SDM) terbesar dengan penduduk sekitar 85 juta jiwa lebih atau hampir sepertiga penduduk dari sekitar 300 juta penduduk Arab yang terdiri dari 22 negara.
Sejak tumbangnya rejim Husni Mubarak pada 11 Februari lalu, telah menandai era perubahan termasuk yang berkaitan dengan hubungan luar negeri setelah selama tiga dekade kekuasaannya peran negeri itu terpasung oleh tekanan AS dan Israel sebagai konsekwensi dari persetujuan Camp David tahun 1979. Di pertengahan hingga akhir-akhir masa kekuasaan rejim Mubarak, Mesir semakin tidak diperhitungkan karena ibaratnya berada di ketiak dua negara tersebut.
Sekarang setelah hampir setahun empat bulan sejak orde perubahan, bagi siapa saja yang mengamati orientasi negeri Piramida tersebut akan menemukan pada pandangan pertama bahwa orientasi itu difokuskan pada kepentingan keamanan dan strategi yang dapat mengembalikan lagi perannya di tingkat regional dan internasional yang sempat dikerdilkan pada masa rejim Mubarak. Atau dengan kata lain Mesir sebagai salah satu negara penentu di kawasan, tidak lagi sebagai peran pengekor namun sebagai penentu.
Seperti yang dilaporkan oleh sebagian besar media Arab, hingga saat ini, publik Arab benar-benar menunggu kebijakan dan terobosan baru dari presiden baru Mesir yang seorang insinyur dari keluarga sederhana tamatan AS, yang dibesarkan di lingkungan organisasi al-Ikhwanul al-Muslimun itu. ``Banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan publik tentang kebijakan-kebijakan baru Mesir di masa kepemimpinan Mursy mendatang,`` tulis sejumlah analis Arab, Sabtu (30/6).
Gandeng
Dengan situasi negara yang sangat terpuruk terutama masalah ekonomi dan keamanan, tugas presiden baru sangat sulit terlebih lagi menyusul kekuasaan militer yang kembali mencuat hanya dua hari sebelum Pilpres putaran kedua berlangsung setelah Mahkamah Konstitusi Mesir membubarkan Parlemen. Hingga pemilu legislatif kembali dilaksanakan, kekuasaan legislatif akhirnya berada kembali di tangan Dewan Tinggi Militer.
Belum terungkap hingga saat ini, apa yang terjadi di belakang layar sekitar tiga hari penundaan pengumuman pemenang Pilpres demokratis pertama di negeri Sungai Nil itu. Apakah ada tekanan dari dalam dan luar negeri terhadap militer, ataukah bagi militer cukuplah pembubaran parlemen dan pengumuman perampungan konsitusi sebagai antisipasi kemenangan Capres yang tidak dijagokanya.
Capres yang diusung militer dan sisa-sisa loyalis Mubarak, Jenderal Ahmed Shafiq akhirnya tidak bisa tidak harus dinyatakan kalah tipis dalam Pilpres tersebut atau mendapat suara sekitar 48,3 persen dan Dr. Mursy sekitar 51,7 persen. Terlepas dari ``kasak-kusuk`` di belakang layar sebelum pengumuman kemenangan Mursy itu, yang jelas dengan langkah antisipasi yang dilakukan militer itu, menyebabkan kekuasaan presiden baru dikerdilkan.
Sejumlah analis Arab mengibaratkan presiden baru Mesir seperti susu yang sudah diperas lemaknya (skimmed milk) sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan sangat penting dan menentukan. Sebut saja misalnya keputusan untuk menyatakan perang hanya di tangan militer, demikian pula dengan keputusan-keputusan sangat penting lainnya masih di tangan militer.
Pada saat kekuasaan selaku Presiden telah dikerdilkan, Mursy yang menamatkan S3 nya di Universitas Southern California, AS pada 1982 itu dan sempat mengajar di negeri Paman Sam itu hingga 1985, juga menghadapi ``pekerjaan rumah`` ekstra sulit. Sebut saja misalnya, ketika ia resmi dilantik sebagai orang nomor satu Mesir, kondisi rakyat terbagi-bagi menjadi beberapa fraksi, perbendaharaan negara dalam keadaan bankrut, angka pengangguran tinggi dan hanya sekitar seperempat saja penduduk yang memilihnya.
Belum lagi di tingkat luar negeri, Mursy yang berlatarbelakang al-Ikhwanul al-Muslimun masih harus menghadapi sikap Barat yang bermusuhan secara terang-terangan. ``Ibaratnya ia seperti berada di ladang ranjau yang siap mengeluarkan ledakan hebat sehingga perlu kewaspadaan tinggi agar mampu mengatasi kesulitan dimaksud dengan kerugian yang minimal,`` papar sejumlah analis Arab.
Negara yang baru keluar dari kekuasaan otoriter, tentunya wajar bila misi yang akan diemban presiden baru sangat berat namun tidak ada yang mustahil. Menyatukan rakyat dibawah pimpinan al-Ikhwan misalnya, bukan perkara mudah, setelah sekitar enam dekade baik saat Mesir masih dalam bentuk kerajaan maupun setelah menjadi republik, kampanye penyudutan al-Ikhwan oleh penguasa sangat membekas di benak rakyat negeri Nil itu hingga saat ini.
Terkait dengan masalah yang satu ini, Mursy tampaknya sejak dini telah menyadarinya sehingga ketika resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres, maka ia secara langsung melepaskan semua atribut yang berkaitan dengan al-Ikhwan dan Partai Kebebasan dan Keadilan. Ia resmi mengundurkan diri dari kepengurusan al-Ikhwan dan partai guna memudahkan dirinya memegang misi sebagai presiden bagi seluruh bangsa Mesir tanpa terkecuali.
Selain itu, guna mendapatkan dukungan luas dari tokoh-tokoh nasional lainnya dari semua elemen, Mursy juga nampaknya akan memperbaiki ``kesalahan`` sebelumnya terkait dengan kesan dari kubu revolusi yang lain yang mencurigai al-Ikhwan ingin memonopoli kekuasaan. Yang kita maksud dengan ``kesalahan`` al-Ikhwan memang terkait dengan upaya untuk memonopoli kekuasaan mulai dari Parlemen, Majelis Shoura, Komisi Pembentukan Konstitusi hingga Presiden.
Monopoli kekuasaan di negeri yang menganut sistem demokrasi sejatinya sah-sah saja, seandainya situasi negara sudah settled (mantap). Namun mengingat pentingnya kebersamaan dengan kubu revolusi lainnya yang telah bahu membahu memotori perubahan, ``kesalahan`` dimaksud memang perlu dikoreksi sesegera mungkin oleh presiden terpilih.
Sebagai bukti dari iktikad baik, Mursy hampir dipastikan akan menggandeng semua pihak terutama dari kubu revolusi tanpa melihat agama dan golongan termasuk dari tokoh-tokoh Kristen Koptik yang selama ini masih mencurigai al-Ikhwan. "Bisa dipastikan bahwa Dr. Mursy akan menggandeng semua pihak dalam upaya membangun kembali Mesir yang lebih baik dalam masa kepemimpinannya," tandas Ibrahim Najih, seorang tokoh Islam Mesir, saat pengumuman kemenangan Mursy.
Meskipun misi yang akan diemban seperti diutarakan sebelumnya sangat berat, namun kemenangan Mursy pantas disambut hangat oleh rakyat Mesir dan bangsa Arab pada umumnya. Karena dialah Presiden sipil pertama yang dipilih secara jurdil dan transparan dan sekaligus sebagai semacam "skoci penyelamat" bagi perampungan "Arab spring" sampai saat ini masih bergulir di Arab.
Berkabung
Pada saat publik Arab umumnya menyambut hangat hasil Pilpres di Negeri Al-Azhar itu, pihak yang paling berkabung atas kemenangan Mursy adalah para pemimpin Israel. Mereka tetap was-was akan nasib persetujuan Camp David 1979 yang ditandatanganinya dengan Mesir, meskipun presiden terpilih dalam sambutannya antara lain menyatakan akan komitmen dengan persetujuan dan konvensi internasional.
Bagaimana tidak was-was, sebab negeri zionis itu telah mendapatkan jaminan stabilitas dan keamanan lewat persetujuan Camp David dari negara Arab terbesar dan terkuat secara militer lebih dari separo umur negeri Zionis itu (umur Israel 64 tahun sejak didirikan pada Mei 1948). Saat menyatakan komitmen terhadap perjanjian internasional, persetujuan Camp David tidak secara khusus disebut Mursy.
Hampir dapat dipastikan bentuk komitmen terhadap persetujuan yang satu ini adalah dengan tetap mempertahankannya akan tetapi setelah dilakukan perubahan yang tidak merugikan kepentingan nasional dan kepentingan Mesir bersama negara Arab lainnya. Sumber was-was lainnya adalah kemungkinan pergantian pucuk pimpinan intelijen Mesir yang kemungkinan besar akan diganti oleh tokoh Islamis.
Dengan pembubaran parlemen, Israel masih menaruh harapan kepada Dewan Militer selaku penguasa sesungguhnya hingga pemilu legislatif dilaksanakan kembali, terkait kelanjutan koordinasi keamanan. Tapi koordinasi itu, tidak ada artinya bila presiden menunjuk pucuk pimpinan intelijen dari tokoh Islamis.
Memang pemulihan kondisi ekonomi merupakan prioritas utama presiden terpilih dibandingkan dengan masalah persetujuan Camp David, terutama untuk pengadaan lapangan kerja bagi sekitar 10 juta warga Mesir yang masih menganggur. Meksipun demikian, kebijakan Mesir terhadap negeri zionis itu dibawah pemerintahan Mursy hampir dapat dipastikan akan berubah sehingga rasa khawatir para pemimpin Israel memang tepat adanya.
Sebagai contoh, sejak beberapa hari setelah terpilih secara resmi, Presiden Mursy misalnya menolak menerima telpon dari PM Israel, Benjamin Netanyahu yang sedianya akan menyampaikan ucapan selamat. Netanyahu yang selama ini dikenal arogan, akhirnya terpaksa menyampaikan ucapan selamat secara tertulis setelah gagal meminta AS sebagai penengah agar Presiden Mursy sudi menerima telpon.
Terkait hubungan Mesir-Israel pasca terpilihanya Presiden Mursy, intinya adalah masa ``bulan madu`` yang telah berlangsung tiga dekade lebih sudah berakhir bahkan mungkin selamanya. Mesir telah kembali kepada aspirasi rakyatnya dan aspirasi bangsa Arab secara keseluruhan sehingga meskipun nantinya akan menghadapi banyak tantangan eksternal terkait hubungannya dengan Israel, hal itu ibaratnya seperti jalan berlubang yang diprediksi banyak analis akan dapat diatasi dengan baik.
Mesir akhirnya bukanlah negara militer atau negara agama, akan tetapi negara madani (sipil) dengan citra rasa Islam. Kenyataan ini yang ditakuti Israel yang dipastikan tidak akan larut dalam suasana berkabung, akan tetapi akan memainkan semua ``kartu`` untuk mengembalikan hubungan lamanya dengan negeri terbesar Arab itu. Tentunya, inilah salah satu tantangan terbesar Mursy terkait hubungan luar negeri Mesir pada masa jabatannya empat tahun ke depan
